Apa itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Definisi dan Tarifnya

Ketahui pemahaman PPN dan besarnya biaya yang dikenai pada harus pajak.  Saat lakukan satu transaksi bisnis, ditambah pada barang atau jasa, Anda sering hadapi dengan istilah PPN. PPN ialah ringkasan dari Pajak Bertambahnya Nilai, yakni pungutan yang …

Apa itu PPN

Ketahui pemahaman PPN dan besarnya biaya yang dikenai pada harus pajak. 

Saat lakukan satu transaksi bisnis, ditambah pada barang atau jasa, Anda sering hadapi dengan istilah PPN. PPN ialah ringkasan dari Pajak Bertambahnya Nilai, yakni pungutan yang dikenai di proses distribusi atau transaksi bisnis.

Pengambilan PPN cukup kerap diketemukan dalam aktivitas setiap hari, seperti makan di restaurant, belanja di mall sampai beli minuman di coffee shop. Karenanya, perlu Anda ketahui pemahaman dan dengan object pajak dan biaya PPN supaya tidak kebingungan. Yok baca!

Apakah itu PPN (Pajak Bertambahnya Nilai)

Pajak Bertambahnya Nilai atau PPN ialah pengambilan pajak pada setiap transaksi bisnis/perdagangan jual-beli produk/jasa dalam negeri ke harus pajak orang individu, tubuh usaha atau pemerintahan

Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenali dengan Goods and Serviss Tax (GST) atau Nilai Added Tax (VAT). Pajak ini memiliki sifat tidak langsung, obyektif dan non kumulatif. Tujuannya, pajak itu dibayar langsung oleh pedagang, tetapi dibayar oleh customer. Hingga, disebutkan tidak langsung karena customer tidak bayar langsung ke pemerintahan.

Diawali semenjak 1 Juli 2016, PKP (Pebisnis Terkena Pajak) semua Indonesia diharuskan untuk membikin nota atau faktur pajak electronic (e-faktur) buat menghindar pembikinan faktur pajak palsu untuk pengambilan PPN ke beberapa customer.

Dasar Hukum PPN di Indonesia

Dasar hukum Pajak Pendapatan Tambahan atau PPN ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Mengenai Pajak Bertambahnya Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pemasaran Atas Barang Eksklusif.

Sampai sekarang ini, dasar hukum itu sudah alami 3x peralihan atau amandemen. Ini dilaksanakan untuk sederhanakan peraturan dan lebih memerhatikan keadilan warga Indonesia.

Dasar hukum PPN terkini ada di dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, yakni Undang-Undang Harga Dasar Produksi No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Ketentuan Perpajakan

Biaya PPN

Dalam Perancangan Undang-Undang HPP No, 7 Tahun 2021 yang sudah ditetapkan oleh DPR, biaya PPN (Pajak Bertambahnya Nilai) sah naik jadi 11% dan 12%. Di mana biaya PPN awalnya cuman capai 10%. Peningkatan biaya ini mulai berlaku di tahun 2022.

Usaha penaikan biaya PPN ialah sisi dari koreksi UU Perpajakan yang tertera dalam RUU HPP (Harmonisasi Ketentuan Perpajakan). Nilai pajak ditetapkan naik dengan bertahap mulai 11% dan 12%.

Sementara, bentang optimal pengambilan pajak PPN berdasar Undang-Undang PPN ialah sejumlah 15%. Berkaitan pemberlakukan dan implikasi biaya baru ini harus ditata dalam perundang-undangan.

Langkah Hitung PPN

Supaya bisa hitung PPN secara tepat, Sahabat OCBC harus memakai rumus ini.
Biaya PPN = DPP (Dasar Pengenaan Pajak) x Harga Produk/Jasa
Agar semakin gampang pahaminya, silahkan baca contoh PPN berikut:

Ali beli minuman dalam suatu warung kopi. Rupanya, warung kopi itu memasukkan PPN ke tiap konsumen setia yang lakukan transaksi bisnis disitu. Bila harga minuman Ali ialah Rp24 ribu, karena itu PPN yang perlu dijamin sebesar?

PPN = DPP (Dasar Pengenaan Pajak x Harga Produk/Jasa
= 10% x Rp24 ribu
= Rp2.400

Dari penghitungan itu, karena itu keseluruhan yang perlu Ali bayarkan untuk PPN ialah Rp2.400. Ongkos ini di luar dari harga minuman itu . Maka, Sahabat OCBC janganlah bingung jika harus membayar lebih dari harga barang, sebab bisa saja ada PPN didalamnya.

Object Pajak Bertambahnya Nilai

Adapun beberapa object PPN ialah seperti berikut:

  1. Penyerahan BKP (Barang Terkena Pajak) atau JKP (Jasa Terkena Pajak) oleh pebisnis yang ada di wilayah Pabean.
  2. Import BKP (Barang Terkena Pajak).
  3. Ada pendayagunaan BKP (Barang Terkena Pajak) tidak berbentuk dalam wilayah Pabean, tetapi datang dari luar wilayah Pabean.
  4. Ada pendayagunaan JKP (Jasa Terkena Pajak) tidak berbentuk dalam wilayah Pabean, tetapi datang dari luar wilayah Pabean.
  5. Export JKP (Jasa Terkena Pajak) atau BKP (Barang Terkena Pajak) tidak berbentuk atau berbentuk oleh PKP (Pebisnis Terkena Pajak).

Proses Pajak Bertambahnya Nilai

Dalam pendistribusian Pajak Bertambahnya Nilai (PPN), ada proses yang perlu terancang dan terurut di Indonesia, yakni seperti berikut.Dalam pendistribusian Pajak Bertambahnya Nilai (PPN), ada proses yang perlu terancang dan terurut di Indonesia, yakni seperti berikut.

  1. Pebisnis Terkena Pajak menambah PPN pada Barang Terkena Pajak yang dibeli oleh harus pajak dan harus memberi faktur sebagai bukti.
  2. Biaya PPN yang tercantum pada faktur itu ialah pajak keluaran untuk PKP penjual Barang Terkena Pajak.
  3. PPN memiliki sifat pajak yang dibayarkan dari muka sepanjang PKP jalankan kegiatan upayanya.
  4. Jika diketemukan ketidaksamaan, di mana pajak keluaran semakin besar dibanding saran, karena itu harus disetor ke kas negara. Bila kebalikannya, karena itu beda itu dapat ditempatkan dalam ganti rugi pajak selanjutnya.
  5. SPT periode PPN harus dikatakan oleh PKP setiap bulannya.

Tinggalkan komentar